Ardiyan Agil Menjelang akhir tahun 2026, Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter guna menjaga keseimbangan likuiditas perbankan, mendorong pertumbuhan kredit sektor produktif, serta memperkuat pendalaman pasar keuangan nasional. Berbagai langkah strategis ini diambil di tengah dinamika global dan domestik yang terus bergerak cepat.
1. BI Turunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Menjadi 7 Persen
Untuk merespons pertumbuhan kredit yang melaju lebih cepat dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank Indonesia memutuskan untuk melonggarkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan secara bertahap:
-
September 2026: Kredit perbankan tercatat tumbuh tinggi sebesar 13,26% (yoy), sementara DPK tumbuh 8,22% (yoy).
-
Tahap Penurunan: GWM diturunkan dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, dan kembali turun menjadi 7% mulai 1 Desember 2026.
-
Tambahan Likuiditas: Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Firman Mochtar, menjelaskan bahwa pelonggaran tahap pertama ini diperkirakan mampu menambah ruang likuiditas perbankan sekitar Rp90 triliun. Kebijakan ini diselaraskan secara terukur dengan arah suku bunga dan sasaran stabilitas ekonomi makro.
2. Likuiditas Perekonomian (M2) September 2026 Tumbuh Lebih Tinggi
Sejalan dengan ekspansi pembiayaan, posisi likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2026 mencatatkan tren peningkatan:
-
Pertumbuhan M2: M2 tumbuh sebesar 8,3% (yoy) dengan nilai mencapai Rp10.587,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,2% (yoy).
-
Komponen Pendorong: Pertumbuhan ini ditopang oleh uang beredar sempit (M1) yang tumbuh 9,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,3% (yoy).
-
Faktor Utama: Kenaikan M2 dipengaruhi oleh ekspansi tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (tumbuh 24,4% yoy), pemulihan aktiva luar negeri bersih (tumbuh 1,0% yoy), serta pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sebesar 12,7% (yoy).
3. Penguatan Sinergi BI dan APUVINDO Menuju PUVA Modern 2030
Dalam High Level Meeting (HLM) antara Bank Indonesia, Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 Oktober 2026, ditegaskan komitmen bersama untuk mempercepat implementasi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030).
-
Fokus Utama: Gubernur BI, Destry Damayanti, menekankan pentingnya peningkatan aktivitas transaksi, perluasan partisipasi pelaku pasar yang kompeten, serta penguatan tata kelola dan integritas pasar.
-
Empat Prioritas 2027: Memasuki tahun 2027, akselerasi BPPU 2030 akan difokuskan pada pengembangan pasar uang (penguatan Surat Berharga Komersial dan INDONIA), pengembangan pasar valuta asing (optimalisasi VASTRA dan ekosistem Renminbi), penguatan kapasitas pelaku pasar melalui standardisasi profesi, serta modernisasi infrastruktur keuangan berbasis Central Counterparty.
Kesimpulan
Kebijakan pelonggaran GWM yang dikombinasikan dengan penguatan pendalaman pasar uang dan valuta asing menunjukkan langkah proaktif Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan sektor perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menggerakkan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
