⭐⭐ Kredit Mandek di 7%: Saat Rp200 Triliun Tidak Cukup, Siapa yang Harus Berbenah?

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia yang stagnan di kisaran 7% selama enam bulan terakhir menjadi teka-teki besar. Pemerintah sudah menggelontorkan likuiditas ratusan triliun rupiah, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, tetapi kredit ke sektor riil tak kunjung melaju. Apa yang sebenarnya terjadi?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyoroti adanya ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu pemicu utama. Pernyataan ini membuka perdebatan baru: apakah masalahnya ada pada permintaan yang melemah, atau justru pada pasokan kredit yang tersendat?

Artikel ini mengupas akar masalah, data terbaru, serta sudut pandang dunia usaha berdasarkan laporan Bisnis.com.

Akar Masalah: Bukan Sekadar Permintaan Lemah, tapi Kebijakan yang Tidak Nyambung

Dalam analisisnya, Bank Indonesia menyebut stagnasi kredit dipicu oleh melemahnya permintaan (demand) dari dunia usaha. Namun, Menkeu Purbaya dengan tegas membantah narasi tersebut. Ia justru menyoroti dua faktor yang selama ini kurang diperhatikan:

1. Ketidaksinkronan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Purbaya mengakui adanya perbedaan persepsi dan waktu eksekusi antara Kemenkeu dan BI. Meski dalam sebulan terakhir koordinasi diklaim membaik, sinkronisasi ini dinilai terlambat untuk mendorong pertumbuhan kredit secara signifikan.

2. Perilaku Perbankan yang Terlalu “Cari Aman”

Purbaya juga menyoroti perilaku bank-bank yang lebih memilih memarkir dana di instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) daripada menyalurkannya sebagai kredit. Menurutnya, permintaan kredit dari sektor riil sebenarnya cukup tinggi, namun akses perbankan yang menghambat.

“Harusnya ekonomi lari lebih cepat,” ujar Purbaya dalam sebuah kesempatan.

Kucuran Rp200 Triliun: Harapan Tinggi, Hasil yang Mengecewakan

Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan dapat menjadi booster likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif.

Namun, realisasinya jauh dari harapan. Purbaya mengakui transmisi kebijakan ke sektor riil berjalan lebih lambat dari estimasi. Dampak yang diharapkan bisa terasa dalam satu bulan, ternyata setelah dua bulan pertumbuhan kredit masih stagnan di angka 7%.

Kebijakan yang seharusnya menjadi pemantik, justru memunculkan pertanyaan: ke mana perginya uang tersebut?

Data Undisbursed Loan: Bukti Permintaan Tidak Lemah?

Untuk memperkuat argumennya, Purbaya menyoroti rasio undisbursed loan—kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan. Jika permintaan benar-benar lemah, seharusnya angka ini menurun atau stagnan di level rendah. Namun data menunjukkan hal sebaliknya:

Kenaikan yang terjadi justru mengindikasikan bahwa permintaan kredit masih ada, tetapi proses pencairan atau keberanian bank untuk menyalurkan masih menjadi hambatan. Menurut Purbaya, tingginya undisbursed loan bukan indikator lemahnya permintaan, melainkan bagian dari dinamika normal portofolio perbankan yang perlu dicermati lebih dalam.

Suara Dunia Usaha: Bunga Masih Tinggi, Daya Beli Rapuh

Dari sisi pelaku usaha, masalahnya jauh lebih kompleks. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menilai injeksi likuiditas saja tidak cukup selama biaya dana (cost of fund) masih mahal.

Faktanya, suku bunga kredit perbankan per November 2025 masih berada di level 8,96%, padahal BI Rate sudah turun ke 4,75%. Artinya, penurunan suku bunga acuan belum sepenuhnya ditransmisikan ke suku bunga kredit.

Hasil survei internal Apindo menunjukkan 43,05% pelaku usaha mengeluhkan suku bunga pinjaman yang masih terlalu tinggi. Ajib menyoroti tiga tantangan struktural utama:

1. Biaya Modal yang Tidak Kompetitif

Dibandingkan negara ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, suku bunga kredit Indonesia masih kalah bersaing. Hal ini membuat dunia usaha domestik menanggung beban lebih berat.

2. Permintaan yang Rapuh

Daya beli masyarakat melemah. Hal ini terlihat dari tabungan rumah tangga yang tergerus—kecuali pada kelompok atas—dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang belum pulih ke level awal tahun.

3. Layanan Keuangan yang Tidak Efisien

Skor efisiensi layanan keuangan Indonesia menurut Bank Dunia hanya 60 dari 100, masih di bawah Singapura, Vietnam, dan Filipina. Biaya transaksi dan birokrasi yang tinggi membuat kredit menjadi semakin mahal.

Jalan Keluar: Butuh Stimulus Holistik, Bukan Sekadar Koordinasi

Untuk memecah kebuntuan kredit, semua pihak harus bergerak bersama. Pendekatan parsial tidak akan cukup.

Dari Pemerintah dan Bank Indonesia

Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus benar-benar dijalankan, bukan hanya di atas kertas. Purbaya optimis dengan koordinasi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi bisa tembus 6% pada 2026.

Dari Sisi Permintaan

Pemerintah perlu menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menjaga pengeluaran masyarakat untuk pos-pos vital seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Daya beli yang kuat adalah kunci agar kredit terserap dengan baik.

Dari Sisi Penawaran

Biaya tinggi dalam berbisnis (high cost of doing business) harus dipangkas. Ini termasuk biaya bahan baku, logistik, energi, dan yang paling krusial: biaya pinjaman.

Kesimpulan: Kredit adalah Mesin, tapi Butuh Bahan Bakar yang Tepat

Stagnasi pertumbuhan kredit adalah persoalan multifaset. Kebijakan likuiditas Rp200 triliun saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan:

• Sinkronisasi kebijakan yang solid antara Kemenkeu dan BI.

• Insentif nyata bagi perbankan untuk lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif.

• Penurunan suku bunga pinjaman hingga ke level yang terjangkau dunia usaha.

• Perbaikan fundamental ekonomi untuk menguatkan daya beli dan kepercayaan pelaku usaha.

Dengan kolaborasi yang tepat sasaran dari seluruh pemangku kepentingan, kredit bisa kembali menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 6% di tahun 2026. Jika tidak, dana triliunan rupiah hanya akan menjadi angka yang hilang tanpa dampak nyata bagi rakyat.