Ardiyan Agil Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan serangkaian analisis dan poin kebijakan strategis terkait kondisi perekonomian nasional. Pernyataan tersebut mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari tata kelola pasar modal, optimalisasi penerimaan negara, hingga potensi ekonomi informal yang belum terintegrasi ke dalam sistem pencatatan resmi.
Berikut adalah uraian komprehensif mengenai poin-poin utama yang disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.
1. Peringatan Pasar Modal: Manifpulasi Saham dan Risiko Nilai Tukar
Hashim memberikan peringatan tegas mengenai indikasi praktik manipulasi harga saham (goreng saham) yang terjadi di pasar modal domestik. Praktik ini dinilai dapat merusak kredibilitas pasar keuangan Indonesia di mata investor domestik maupun internasional.
Implikasi Terhadap Investor Asing dan Rupiah
Masalah tata kelola, transparansi free float, dan kepatuhan terhadap standar internasional menjadi perhatian utama lembaga indeks global seperti MSCI. Hashim menekankan bahwa jika kepercayaan investor tergerus, risiko aksi pelepasan aset oleh investor asing (capital outflow) dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat meningkat.
Dalam skenario tekanan ekstrem akibat pelepasan modal asing secara masif, Hashim memperingatkan bahwa nilai tukar Rupiah berpotensi melemah hingga menembus rentang Rp21.000 hingga Rp22.000 per Dolar AS. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola pasar modal menjadi prioritas mendesak untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
2. Potensi Ekonomi Informal Rp10.000 Triliun
Mengutip data dan estimasi Bank Dunia, Hashim menjelaskan bahwa sekitar 35% hingga 40% dari total aktivitas ekonomi di Indonesia masih berada di sektor informal atau belum tercatat secara resmi (underground economy).
Skala Ekonomi Riil Indonesia
Jika diproyeksikan, nilai perputaran ekonomi informal yang belum masuk ke dalam Produk Domestik Bruto (PDB) resmi diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun. Aktivitas ini mencakup berbagai transaksi tunai harian, sektor usaha mikro, hingga penyediaan jasa perorangan yang belum terdaftar dalam sistem perpajakan.
Hashim menyatakan bahwa apabila seluruh aktivitas ekonomi informal ini berhasil dicatat secara riil ke dalam kalkulasi PDB, peringkat ekonomi Indonesia di tingkat global dapat melonjak dari posisi ke-16 saat ini menuju posisi ke-11 atau ke-12 terbesar di dunia.
3. Kebocoran Penerimaan Negara dan Implementasi Pajak Digital
Belum terintegrasinya sektor ekonomi informal ke dalam sistem perpajakan nasional berdampak pada tingginya potensi penerimaan negara yang melayang. Hashim mengestimasi potensi pendapatan negara yang hilang (revenue leakage) mencapai Rp1.500 triliun per tahun dari sektor pajak dan bea cukai.
| Indikator | Kondisi Saat Ini | Target Pemerintah |
| Rasio Perpajakan (Tax Ratio) | ~12% dari PDB | 18% – 20% (Target 2–3 Tahun) |
| Potensi Sektor Informal | Belum tercatat (~Rp10.000 T) | Terintegrasi via Pajak Digital |
| Potensi Penerimaan Hilang | ~Rp1.500 Triliun/tahun | Ditekan melalui modernisasi sistem |
Langkah Strategis: Pemungutan Pajak Digital
Untuk menutup potensi kebocoran tersebut dan meningkatkan tax ratio agar setara dengan negara tetangga seperti Kamboja (18%) atau India (20%), pemerintah mengandalkan integrasi teknologi digital.
Pemerintah mewajibkan seluruh lembaga perbankan (BUMN dan swasta) serta platform fintech dan e-commerce utama (seperti GoTo, Shopee, dan Lazada) untuk berperan aktif sebagai pemungut dan penyetor pajak digital secara langsung (withholding tax system). Langkah ini diharapkan dapat merekam transaksi ekonomi secara otomatis dan transparan.
4. Kolaborasi Bersama Danantara untuk Memitigasi Risiko
Guna memitigasi risiko di pasar modal dan memperkuat fundamental ekonomi nasional, Hashim mendapat mandat untuk berkoordinasi secara erat dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Langkah ini bertujuan untuk:
-
Melakukan reformasi dan pengawasan ketat terhadap tata kelola pasar keuangan.
-
Menyelaraskan kebijakan investasi BUMN dan lembaga pengelola investasi negara.
-
Menjaga kepastian hukum serta daya tarik investasi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kesimpulan
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo menggarisbawahi dua tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini: penegakan tata kelola di pasar modal dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor informal. Melalui modernisasi sistem perpajakan digital serta pembenahan regulasi pasar keuangan bersama Danantara, pemerintah berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menekan risiko gejolak nilai tukar di masa depan.
