Ardiyan Agil Fenomena Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan nasional. Lonjakan harga emas dunia yang terus mencatatkan rekor tertinggi menjadi magnet kuat yang mendorong peningkatan aktivitas penambangan liar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, di balik potensi keuntungan ekonomi yang menggiurkan, keberadaan PETI membawa dampak sistemik yang membahayakan lingkungan, keselamatan jiwa, hingga penerimaan negara.
1. Skala Masif dan Kerugian Negara
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini terdeteksi lebih dari 1.200 lokasi PETI yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Estimasi Produksi: Diperkirakan hingga 150 ton emas yang beredar di pasar domestik maupun internasional berasal dari tambang ilegal.
-
Tantangan Ketertelusuran (Traceability): Masuknya pasokan emas ilegal ke rantai pasokLogam Mulia mempersulit penerapan standar bisnis berbasis tata kelola lingkungan dan sosial (ESG).
-
Hilangnya Penerimaan Negara: Negara kehilangan potensi pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah triliunan rupiah akibat transaksi yang tidak tercatat secara resmi.
2. Bencana Kemanusiaan dan Kerusakan Lingkungan
Penggunaan metode tambang rakitan tanpa standar keselamatan kerja yang layak kerap berujung pada tragedi fatal.
-
Risiko Longsor: Di kawasan seperti Pohuwato (Gorontalo), aktivitas pengupahan tanah secara masif dan penggunaan alat berat tak berizin memicu longsor hebat yang menimbun para penambang lokal.
-
Pencemaran Bahan Kimia Berbahaya: Penggunaan merkuri dan sianida dalam proses pemisahan emas secara bebas terus mencemari aliran sungai dan sumber air pemukiman, mengancam kesehatan masyarakat jangka panjang.
3. Langkah Penegakan Hukum dan Penataan Legalitas
Pemerintah bersama aparat penegak hukum mulai mengambil tindakan tegas guna menekan laju pertumbuhan PETI.
-
Penggerebekan Kawasan Hutan: Tim Gakkum Kementerian Kehutanan menindak tegas dan menghentikan penambangan liar yang menerobos kawasan hutan lindung di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
-
Pengawasan Rantai Pasok: Pengadilan dan otoritas keuangan memperketat penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) pada penampung dan pengolah emas untuk memutus jaringan perdagangan emas ilegal.
-
Pendorongan Izin Tambang Rakyat (IPR): Sebagai solusi berkelanjutan, pemerintah mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar para penambang lokal memiliki payung hukum formal, mendapatkan pembinaan keselamatan, dan menerapkan metode tambang yang ramah lingkungan.
Kesimpulan
Maraknya tambang emas ilegal merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif. Selain penegakan hukum yang konsisten, percepatan tata kelola perizinan rakyat (WPR/IPR) dan edukasi bahaya kerusakan lingkungan menjadi kunci utama agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara legal, aman, dan berkelanjutan.
